SAROLANGUN – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Sarolangun menyatakan dukungan penuh terhadap program Sekolah Rakyat yang digagas Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Program ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu yang terdata dalam Data Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN), sebelumnya dikenal sebagai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Sekolah rakyat di Sarolangun direncanakan akan dibangun di samping Lapas Kelas IIB Sarolangun. Namun sebelum berdiri, pemerintah daerah menyiapkan sekolah rakyat rintisan yang akan menggunakan gedung eks Kampus UNJA Sarolangun.
Kepala Disdikbud Sarolangun, Drs. H. Arsyad, menegaskan bahwa target minimal penerimaan siswa baru mencapai 700 murid.
“Sekolah rakyat ini khusus untuk anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, termasuk penerima PKH. Jadi bukan siswa umum, melainkan peserta didik yang sudah terdata oleh Kemensos sebagai warga tidak mampu,” kata Arsyad, Senin (25/8/2025).
Arsyad mengakui, pihaknya masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) terbaru dari Kemensos terkait waktu pembangunan dan kapan sekolah rakyat rintisan mulai berjalan.
“Memang domain utama program ini ada di Kemensos, tapi di daerah tentu Dinas Pendidikan akan ikut berkoordinasi sebagai OPD terkait,” jelasnya.
Untuk persiapan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Sosial Sarolangun. Pengecekan lokasi calon sekolah sudah dilakukan, termasuk mengarahkan tanah kepemilikan Pemda agar memenuhi syarat yang ditentukan kementerian.
“Kita berbarengan dengan Dinas Sosial. Lokasi sudah dicek, dan persyaratan tanah dari Pemda juga diarahkan untuk mendukung program ini,” pungkas Arsyad.
Dengan program sekolah rakyat ini, Pemkab Sarolangun berharap anak-anak dari keluarga tidak mampu tetap bisa melanjutkan pendidikan dengan layak, tanpa terkendala biaya dan akses.(*)
Discussion about this post