Jika Tak Mampu Bersinergi Demi Wujudkan Sarolangun Maju, Pejabat yang Tidak Produktif Sebaiknya Mundur

Oleh: Ananda Rahmatullah, ST
Presidium Pseko Zillenial

Kondisi keuangan Kabupaten Sarolangun yang sedang menghadapi berbagai tantangan tidak boleh terus-menerus dijadikan alasan untuk menurunnya kualitas pelayanan dan pembangunan daerah. Kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat telah berdampak pada banyak sektor pembangunan dan pelayanan publik di daerah.

Sudah terlalu sering masyarakat mendengar berbagai alasan tentang keterbatasan anggaran, efisiensi, dan berbagai kendala lainnya. Namun semakin banyak alasan disampaikan, semakin besar pula harapan masyarakat untuk melihat solusi yang nyata.

Persoalan daerah tidak akan selesai hanya dengan rapat demi rapat, koordinasi demi koordinasi, atau laporan demi laporan. Persoalan daerah hanya akan selesai jika ada keberanian untuk bertindak dan berinovasi. Ketika Pendapatan Asli Daerah (PAD) stagnan, ketika peluang daerah belum tergarap maksimal, ketika masyarakat mulai mempertanyakan arah pembangunan, maka seluruh pejabat daerah harus bercermin.

Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak cukup hanya menjalankan instruksi dan rutinitas administratif. Jabatan yang mereka emban menuntut kemampuan membaca peluang, merancang strategi, serta menghadirkan terobosan yang mampu meningkatkan PAD.

Hari ini publik berhak bertanya, sejauh mana inovasi yang telah dihasilkan oleh masing-masing OPD? Berapa banyak gagasan yang telah diajukan ke pemerintah pusat untuk memperoleh dukungan program dan anggaran? Peluang apa saja yang telah dibuka untuk meningkatkan pendapatan daerah di luar pola-pola lama yang selama ini berjalan?

Sarolangun memiliki potensi besar di sektor perkebunan, pertambangan, perdagangan, UMKM, pariwisata, hingga ekonomi kreatif. Potensi tersebut tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila para pemangku kebijakan hanya menunggu arahan tanpa inisiatif.

Sudah saatnya dilakukan pembaruan data pajak dan retribusi, optimalisasi aset daerah, evaluasi menyeluruh terhadap BUMD, percepatan investasi, hingga peningkatan kualitas SDM pengelola pendapatan daerah.

Jangan hanya menunggu instruksi. Jangan hanya menunggu arahan. Jangan hanya menunggu program turun dari pusat.

Saat ini banyak jabatan kepala OPD yang di amanahkan hanya dijalankan sebatas rutinitas administrasi, maka daerah akan terus berjalan di tempat. Jabatan publik bukan sekadar posisi, melainkan amanah yang harus menghasilkan manfaat.

Kabupaten Sarolangun membutuhkan pejabat yang mampu berpikir melampaui kebiasaan, berani mengambil langkah strategis, dan mampu menghasilkan terobosan. Jika hari ini masih pejabat yang mampu memberikan kontribusi nyata patut diapresiasi.

Sebaliknya, mereka yang tidak mampu menghadirkan solusi, tidak mampu berinovasi, dan tidak mampu bersinergi dalam mewujudkan visi SAROLANGUN MAJU, maka evaluasi harus dilakukan dan mengundurkan diri adalah pilihan yang lebih terhormat daripada mempertahankan jabatan tanpa kontribusi yang nyata.