SAROLANGUN – Pemerintah Kabupaten Sarolangun terus berkomitmen memperkuat mutu pendidikan anak usia dini melalui Sosialisasi Wajib Belajar 13 Tahun dan Penegerian Lembaga PAUD, yang digelar Kamis (16/10/2025) Bertempat di Aula Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun.
Dalam arahannya, Bupati Sarolangun H. Hurmin menegaskan pentingnya langkah konkret untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan anak usia dini di seluruh kecamatan.
“Dari 502 lembaga PAUD di Kabupaten Sarolangun, baru 4 yang berstatus negeri. Ini menjadi perhatian serius kita semua. Melalui dukungan camat, kepala desa, dan pemerintah daerah, saya berharap lembaga-lembaga PAUD di setiap desa dapat segera dialihkan menjadi negeri, sesuai dengan Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014,” ujar Bupati Hurmin.
Menurutnya, penegerian lembaga PAUD bukan sekadar perubahan status kelembagaan, tetapi bagian penting dari strategi pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
“Ini bukan hanya tentang administrasi, tapi tentang tanggung jawab moral kita untuk memastikan setiap anak Sarolangun mendapatkan hak pendidikan terbaik sejak usia dini, Serta untuk menyelaraskan Visi kita Bersama SAROLANGUN MAJU” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sarolangun H. M. Arsyad, M.Pd.I menuturkan bahwa program wajib belajar 13 tahun menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan nasional di bidang pendidikan.
“Wajib belajar 13 tahun mencakup jenjang PAUD hingga SMA. Kita ingin tidak ada lagi anak di Sarolangun yang tertinggal dalam akses pendidikan. Semua harus bersekolah dan mendapat kesempatan yang sama,” jelas Arsyad.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPMP Provinsi Jambi Hendri Putra, S.Pd memberikan apresiasi atas inisiatif Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang dinilai progresif dalam memperkuat sistem pendidikan daerah.
“Sarolangun menjadi salah satu daerah yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap penguatan pendidikan anak usia dini. Kami dari BPMP Provinsi Jambi siap memberikan pendampingan dan fasilitasi agar proses penegerian PAUD berjalan sesuai regulasi dan berkelanjutan,” ujarnya.
Hendri juga menekankan bahwa program penegerian PAUD sejalan dengan kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam memperkuat tata kelola satuan pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik.
“PAUD merupakan fondasi penting dari sistem pendidikan nasional. Bila fondasi kuat, maka jenjang di atasnya akan lebih mudah tumbuh dan berkualitas. Karena itu, dukungan pemerintah daerah sangat menentukan keberhasilan program ini,” tegasnya.
Dengan kegiatan sosialisasi ini, diharapkan seluruh pihak mulai dari tingkat kabupaten hingga desa dapat bersinergi dalam mewujudkan pendidikan inklusif dan berkualitas bagi generasi muda Sarolangun, serta mempercepat realisasi program wajib belajar 13 tahun di seluruh wilayah.
Discussion about this post